Kemendikbud Luncurkan Program Sekolah Penggerak

• 02 Februari 2021
• Informasi
• Kunjungan: 12624

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (01/02/2021). Dalam keiatan peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Sekretaris Jendral Kemendikbud Ainun Na’im, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri, S.TP., M.Si.

Dalam arahannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

“Untuk menciptakan Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, melalui program ini kita awali dengan menciptakan sumber daya manusia (kepala sekolah dan guru) yang unggul,” ujar Mendikbud.

Secara umum, gambaran akhir Program Sekolah Penggerak lanjut Mendikbud, akan menciptakan hasil belajar di atas level dari yang diharapkan dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. “Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan,” kata Mendikbud.

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya.  Program Sekolah Penggerak merupakan 1). Program kolaborasi antara Kemendikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama, 2). Intervensi yang dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah, 3). Program yang memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta, 4). Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri, dan 5). Program yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak.

Program Sekolah Penggerak, kata Mendikbud akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran, sehingga ke depannya, semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. “Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” tutur Mendikbud.

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu 1). Pendampingan konsultatif dan asimetris, 2). Penguatan SDM sekolah, 3). Pembelajaran dengan paradigma baru, 4). Perencanaan berbasis data, dan 5). Digitalisasi sekolah.

Dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui UPT di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Selanjutnya, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi Program Sekolah Penggerak seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi. “Program Sekolah Penggerak adalah program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah dimana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, dengan penguatan SDM sekolah yang terdiri dari penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching) one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Perencanaan berbasis data dimana manajemen berbasis sekolah sehingga perencanaan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Terakhir, digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang  mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan. “Dengan Sekolah Penggerak, pembelajaran akan lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman,” tutur Mendikbud.

Disamping itu, Program Sekolah Penggerak akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. “Efek multiplier dari Sekolah Penggerak ke Sekolah lainnya serta percepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah akan menghasilkan daerah rujukan praktek baik dalam pengembangan sekolah penggerak,” terang Mendikbud.

Program Sekolah Penggerak, lanjut Mendikbud akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak. “Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota, tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota, tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak,” jelas Mendikbud.

Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran Kepala Sekolah.  Pendaftaran dibuka utk Kepala Sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB.  Bagi kepala sekolah yang berada di daerah pengelenggaraan Program Sekolah Penggerak tahun 2021,  yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak.

Pada peluncuran program sekolah penggerak ini juga turut hadir Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota , Kepala LPMP, Kepala PP PAUD Dikmas, Kepala BP PAUD Dikmas seluruh Indonesia dan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendikbud.

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori memaparkan dukungan pihaknya dalam menyukseskan Program Sekolah Penggerak. "Mendorong para kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota, dan para pimpinan perangkat daerah untuk fokus kepada sekolah penggerak yang mewujudkan profil pelajar Pancasila," kata Hudori.

Ia juga menyampaikan, keberlanjutan program sekolah penggerak untuk mencapai outcome yang maksimal. Ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah sebagai kunci utama menjalankan sekolah penggerak.

“Pertama, pemda harus segera memahami konsep program sekolah penggerak secara menyeluruh. Yang kedua membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung sekolah penggerak dengan pedoman norma standar kriteria yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Ketiga, dalam rangka integrasi dalam perencanaan atau yang kita kenal sebagai rencana kerja program daerah (RKPD) dan APBD dinas terkait. Ini harus segera memetakan kebutuhan untuk dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri juga menghimbau Kemendikbud untuk segera memastikan penyusunan SPK pelaksanaan program sekolah penggerak. “Agar pemerintah di daerah dapat segera dapat merumuskan kebijakan daerah untuk tindak lanjut penetapan sekolah penggerak.” Imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda juga menyatakan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi program sekolah penggerak. "Kami mengapresiasi upaya percepatan transformasi pendidikan di masa mendatang juga sebagai inisiasi kami menjadi bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah. Terpenting pula sekolah penggerak menghilangkan kekhawatiran publik tidak menjadi bagian streotipe ada sekolah ungggulan atau sekolah hebat," tegasnya.

Politikus dari PKB itu juga menegaskan kendati pada level gagasan itu bagus, pihaknya menunggu implementasi di lapangan. "Kami mendukung dan kami memantau pelaksanaannya sebab sering kali ada gap atau jurang antara gagasan dan implementasi," pungkas Syaiful Huda.

Selain dukungan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR, Pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten juga sangat mendukung dan mengatakan siap melaksanakan program sekolah penggerak. Seperti yang disampaikan oleh Dr. H Erzaldi Rosman, Gubernur Bangka Belitung.

“Pemerintah dan provinsi Bangka Belitung sangat mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan program sekolah penggerak. Semoga dengan adanya sekolah penggerak akan membantu Provinsi Bangka Belitung, untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan baik dari sisi sarana prasarana, sekolah, kualitas kepala sekolah dan para guru yang mengajar serta tenaga pendidik lainnya,” ucapnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr pun juga menyampaikan dukungannya terhadap program merdeka belajar season 7 ini.

“Pemerintahan kami sangat mendukung program sekolah penggerak yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini akan meningkatkan kualitas anak didik kita terutama mulai dari pendidikan usia dini sampai pada tingkat SMA,” ujarnya.

Paulina Haning-Bullu, S.E., Bupati Rote Ndao, NTT juga menyampaikan dukungannya dan berharap melalui program sekolah penggerak ini dapat meningkatkan sumber daya manusia di Rote Ndao.

“Kami pemerintah Rote Ndao mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sekolah penggerak. Kami berharap melalui kegiatan sekolah penggerak di Kabupaten Rote Ndao maka sumber daya manusia di Kabupaten Rote Ndao semakin meningkat,” ucap Paulina penuh harap.

Begitu juga dengan Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat Muda Mahendrawan, SH., yang menyampaikan dukungannya yang akan terus mengawal program sekolah penggerak di Kabupaten Kubu Raya.

“Kami tentu sangat berharap program ini dapat berjalan lancar di Kabupaten Kubu Raya dan Insya Allah saya bersama seluruh jajaran Dinas Pendidikan akan berkomitmen untuk memperkuat dukungan anggaran. Serta dalam kebijakannya kita akan tetap mengawal agar tidak terjadi mutasi kepada sekolah-sekolah dan guru yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak di Kabupaten Kubu Raya,” ucapnya. (Kumi Laila/Hendriyanto)