Sinergi Desa dan Rumah Belajar untuk Digitalisasi Sekolah Dasar

• 12 Agustus 2021
• Informasi
• Kunjungan: 9461

Kementerian Desa memiliki peran penting bagi pertumbuhan di Sekolah Dasar di Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Salah satu cara menumbuhkan Sekolah Dasar tidak terlepas dari digitalisasi di daerah-daerah. Hal ini juga yang disampaikan Presiden Jokowi karena era saat ini semuanya harus melakukan transformasi digital.

Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto., Direktur Penyerasian Sosial Budaya dan Kelembagaan, Kemendesa PDTT mengungkapkan, daerah-daerah di Indonesia termasuk daerah tertinggal harus terdigitalisasi. Dari 5 percepatan transformasi digital, ada 2 hal yang menjadi highlight pemerintah, akses dan infrastruktur serta peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.

“Masih ada sekitar 12.500 desa di Indonesia yang belum tersalur internet berdasarkan data 2018. Jadi penyediaan internet harus dipercepat. Kami di Kementerian Desa pun melakukan berbagai sinergi untuk memulai mempercepat perluasan akses infrastruktur dan kesediaan internet. Kami juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan penyediaan internet melalui layanan internet service provider,” papar Bonivasius secara daring dalam kegiatan webinar Digitalisasi Sekolah Bersama Duta Rumah Belajar yang diinisiasi oleh Direktorat Sekolah dasar, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Dalam mendigitalisasi satuan pendidikan, desanya juga harus terdigitalisasi. Oleh karena itu, ujar Bonivasius, kebutuhan SDM talenta digital harus disiapkan dan ditingkatkan. Itu lantaran tidak semua masyarakat paham dengan digital. Yidak semua masyarakat paham menggunakan internet.

“Untuk melahirkan SDM talenta digital ini, teman-teman dari Kominfo juga sudah melakukan 1 program yang memberikan beasiswa kepada talenta-talenta digital. Termasuk juga dengan Kementerian Desa. Kami pun melakukan berbagai macam peningkatan kapasitas talenta digital,” ujarnya.

Digitalisasi sangat penting di desa. Apalagi, sebagian besar penduduk Indonesia ada di desa. Dampak digitalisasi bagi masyarakat juga sangat terasa lantaran industri sudah memasuki era 5.0.

“Makanya kami menganggap konektivitas akses internet menjadi hal yang penting. Jika akses layanan terhadap desa terpenuhi dan mampu menjadi smart village, maka layanan dasar pendidikan dari PAUD, SD, SMP, kesehatan serta ekonomi pun akan berujung dalam kesejahteraan masyarakat desa,” imbuhnya.

Sementara itu, Drs. Gede Suyasa, M.Pd, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Bali menyampaikan, kemampuan SDM dalam mengoperasikan digital di Kabupaten Buleleng tidak begitu menjadi persoalan. Hampir semua masyarakat di Buleleng memiliki HP Android yang terhubung terhadap digitalisasi. Hal ini juga memudahkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, baik luring dan daring selama pandemi. namun ia mengatakan, yang menjadi kendalanya adalah infrastruktur yang belum memadai di setiap sekolah.

“Saya pikir tidak ada kendala untuk melakukan proses pembelajaran dengan mengakses digital. Namun yang menjadi masalah adalah infrastruktur yang harus dimiliki semua sekolah secara mandiri,” paparnya.

Ia melanjutkan, untuk meningkatkan pembelajaran selama pandemi ini, pihaknya sudah melakukan kolaborasi bersama Duta Rumah Belajar, sahabat Rumah Belajar dan juga sudah menggunakan Google Master Planner.

“Kolaborasi ini bertujuan memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan berupa sosialisasi mengenai akun belajar.id kepada SD dan SMP se-Kabupaten Buleleng. Ini sekaligus untuk penjaringan peserta pelatihan yang melibatkan guru untuk SD dan SMP di Kabupaten Buleleng. Selain itu, kegiatan kolaborasi ini diikuti 664 orang guru jenjang SD dan SMP yang tersebar di 9 kecamatan di Buleleng,” kata Gede Suyasa.

Kepesertaan pelatihan akun belajar untuk tingkat SMP di Kabupaten Buleleng baru mencapai 20,2%. Sedangkan tingkat SD mencapai 79,8% yang sudah mengakses pembelajaran belajar.id.

“Kami juga melakukan optimalisasi dalam pendampingan penggunaan dana desa dalam mendukung layanan pendidikan di desa, khususnya layanan PAUD. Pemerintah Desa telah menyasar seluruh desa di Kabupaten Buleleng sesuai dengan sosialisasi Perbup 62 tahun 2020 tentang penyelenggaraan PAUD 1 tahun pra Sekolah Dasar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Iriani, S.Pd, M.Pd, Duta Rumah Belajar Maluku Utara menjelaskan, sebagai Duta Rumah Belajar ia memiliki program-program yang dilaksanakan. Program tersebut turut melibatkan aparat desa, camat, lurah orang tua siswa, masyarakat, kepala UPTD, kepala sekolah, ketua MGMP, KKG dan organisasi profesi.

“Karena menjadi Duta Rumah Belajar di wilayah 3T, maka saya juga membuat MoU dengan radio RRI Pro 2 untuk menyalurkan program khusus rumah belajar di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau,” kata Iriani.

Program Duta Rumah Belajar yang dilakukan Iriani di antaranya melaksanakan pendampingan dan sosialisasi terhadap Rumah Belajar yang offline. Karena menurutnya, tantangan yang dihadapi adalah hampir 78% wilayah di Maluku Utara tidak memiliki akses internet.

“Maka salah satu cara yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan Pusdatin, yaitu melaksanakan satu program web rumah belajar offline kepada guru-guru sekolah yang kami bentuk sebagai pilot project. Kami ikut terlibat mendampingi sekolah-sekolah, guru-guru dan siswanya untuk belajar memanfaatkan rumah belajar offline,” ujar Iriani.

Selain itu, di dalam rumah belajar offline juga ada paket beajar pengenalan tentang pembelajaran informasi bersama Rumah Belajar. Di mana salah satunya adalah mendampingi anak-anak di daerah 3T untuk melaksanakan pembelajaran inovasi berbasis proyek.

Ia meyakini, untuk cakap digital dan mengakses rumah belajar tidak harus menunggu ada infrastruktur. Semua bisa dilakukan melalui rumah belajar offline.

“Kami terus mendorong para siswa, guru untuk bisa memanfaatkan pembelajaran berbasis digital, namun tidak bergantung kepada internet. Program kami yang lainnya dan masih sedang terus difokuskan adalah program One Teacher One Server untuk guru 3T.  Sebagai Duta Rumah Belajar, saya berinisiatif melakukan kerjasama dengan Duta Rumah Belajar dari Jawa Timur. Kami berkolaborasi lintas provinsi. Kami yakin bahwa satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan masalah bukan kita menunggu pemerintah memenuhi infrastruktur internet. Namun perubahan dapat dilakukan mulai sekarang,” pungkasnya. (*)