Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbudristek melakukan penataan ulang organisasi dengan membentuk lima kelompok kerja (Pokja), dengan satu organisasi pendukung yaitu subbag tata usaha (TU). Hal ini sesuai dengan transformasi struktur organisasi di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Pokja 01 membidangi inovasi dan transformasi pembelajaran serta kerjasama lintas program. Pokja 02 menangani publikasi, komunikasi dan advokasi kebijakan. Pokja 03 kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas. Pokja 04 menangani data, perencanaan dan penjaminan mutu. Kemudian Pokja 05 membidangi regulasi dan tata kelola satuan pendidikan.
”Diharapkan dengan adanya penataan organisasi ini, kinerja semakin meningkat karena ada perubahan unit kerja disesuaikan dengan tantangan terkini, serta adanya sistem pokja yang tidak kaku dan fleksibel,” kata Direktur Sekolah Dasar, Dr. Muhammad Hasbi pada kegiatan bimbingan teknis Penguatan Kelompok Kerja Direktorat SD di Bogor, 15-17 Agustus 2022.
Direktur Sekolah Dasar menjelaskan, dalam rangka mewujudkan visi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai terobosan untuk mentransformasi kualitas pendidikan yang terangkai dalam satu tagline menarik yakni Merdeka Belajar.
Untuk mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya di jenjang sekolah dasar, perlu adanya penguatan kolaborasi melalui sistem kepokjaan di Direktorat Sekolah Dasar. Sistem kepokjaan ini juga telah diterapkan di semua direktorat yang ada di bawah naungan Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Agar dalam sistem pokja ini tidak ada sekat birokrasi yang kaku dan tidak menjadi silo mentality, Dr. Muhammad Hasbi menyampaikan ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Pertama, memahami substansi kebijakan Merdeka Belajar dan ikut berkontribusi dalam pembahasan setiap kebijakan.
Kedua, mampu menciptakan kolaborasi dan dapat melepas ego karena antar direktorat merupakan keluarga yang bersaudara dan saling bersilaturahmi. Cara yang ketiga adalah adanya dukungan ketatausahaan, manajemen yang memadai.
Keempat, sistem pokja ini harus memungkinkan pertukaran pokja dan subpokja. Oleh sebab itu, perlu respons cepat terhadap kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan sistem pokja itu sendiri, yang secara resmi dimulai sejak bimbingan teknis di Bogor.
“Sebagai satuan kerja di bawah Kemendikbudristek, kelompok kerja di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar dan di direktorat lain harus mendukung penuh implementasi kebijakan Merdeka Belajar,” tegasnya.
Dr. Muhammad Hasbi mengingatkan kembali visi Kemendikbursitek yang mendukung penuh visi dan misi Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; bernalar kritis; kreatif; mandiri; bergotong royong dan berkebinekaan global.
“Mas Menteri dan Pak Dirjen juga selalu mengingatkan bahwa orientasi bekerja kita semata-mata adalah demi Murid. Oleh karenanya bagaimana cara kita dalam menyusun strategi dan berjuang agar anak-anak Indonesia menjadi Pelajar Pancasila,” tutur Muhammad Hasbi.
Ia melanjutkan, kebijakan Merdeka Belajar yang sampai saat ini sudah 21 episode diluncurkan, sebanyak 57% berkaitan dengan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Mulai dari kebijakan penghapusan Ujian Nasional, melaksanakan Asesmen Nasional, sampai dengan Rapor Pendidikan Indonesia.
“Saya berharap seluruh pegawai Direktorat Sekolah Dasar dapat mempelajarinya dengan seksama, agar kita dapat memahami kebijakan-kebijakan yang telah diluncurkan, dan tentunya kita dapat membantu satuan pendidikan untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar,” ujarnya.
Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan kesempatan bagus bagi satuan Pokja di Direktorat SD untuk memahami transformasi-transformasi yang telah dilakukan, termasuk Objective Key Result (OKR) setiap kelompok kerja.
“Oleh karena itu, silahkan nanti setiap Pokja merapatkan barisan dan berkolaborasi dengan Pokja-pokja lainnya, agar kita dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan tugas. Saya berharap kegiatan ini dapat menguatkan kekeluargaan kita, sama-sama saling mendukung dan menyebarkan energi positif di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jumeri, S.TP., M.Si selaku Pejabat Fungsional Ahli Utama Direktorat Sekolah Dasar menyampaikan, sosialisasi kebijakan cukup banyak dilaksanakan oleh direktorat. Oleh karena itu, untuk memastikan ketersampaian informasi dan keberlanjutan program, maka hendaknya membuat linimasa agar target yang akan dicapai dapat diukur.
“Selain itu kita juga harus memiliki data efektivitas pelaksanaan program. Diharapkan melalui bimbingan teknis ini ada peta kinerja direktorat, mengenai apa yang sudah dilakukan oleh direktorat, apa yang sudah dicapai dan apa saja yang perlu ditingkatkan ke depan,” kata mantan Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ini. (Hendriyanto)
Penulis: Hendriyanto
Editor: Lailatul Machfudhotin